BLORA, NARASIRAKYATNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengungkapkan kondisi BPJS Kesehatan saat ini sedang berada dalam posisi terburuk. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah peserta aktif yang terus terjadi.
“Peserta yang aktif itu turun terus, dari semula di atas 40 persen menjadi 81, sekarang turun ke 78, dan saya prediksi akan terus turun,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan di Kantor DPC PDI Blora, Jumat (10/4/2026).
Menurut Edy, setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan penurunan kepesertaan JKN.
Pertama, polemik 11 juta data peserta yang dinonaktifkan. Data tersebut saat ini berada di tangan Kementerian Sosial dan PPS. Komisi IX akan mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Mendagri, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk mencari kejelasan. Jika data masuk desil 1-5, peserta akan diambil alih, namun jika desil 6-10, maka akan dieksklusi.
Kedua, penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang menyulitkan Pemerintah Daerah mempertahankan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Hal ini berdampak pada layanan kesehatan rakyat miskin.
Ketiga, banyak peserta kelas menengah dari segmen PBPU Mandiri yang berhenti karena kondisi ekonomi yang sulit.
“Kepesertaan JKN kita sekarang anjlok. Kalau sudah di atas 30 persen, berarti ada 30 persen penduduk Indonesia yang tidak menjamin kesehatannya. Kalau orang miskin sakit, dia bisa jatuh miskin,” tegasnya.
Edy juga menyoroti kondisi keuangan BPJS yang tidak sehat. Laporan BPJS menunjukkan kemampuan bertahan hanya 1,5 hingga 6 bulan tanpa intervensi. Rasio klaim sudah menyentuh 411 persen dan aset bersih terus turun.
“Kami mendorong agar keuangan BPJS diperbaiki. Jika tidak, keberlanjutannya akan terancam,” imbuhnya.
Terkait pemutakhiran data desil, Edy menegaskan bahwa tanggung jawab ada pada Menteri Sosial. Mensos harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial untuk memastikan data desil 1-5 presisi, sehingga tidak ada orang miskin yang masuk ke desil 6 dan sebaliknya.
Komisi IX berencana menggelar rapat lanjutan minggu depan dengan melibatkan kementerian terkait untuk mencari solusi atas persoalan ini.
